Budi Susilo Soepandji Dinilai Layak Jadi Capres Alternatif
Written By dodi on Senin, 11 Juni 2012 | 12:56
BOGOR - Wacana calon presiden (capres) alternatif terus bergulir lantaran mayoritas rakyat sudah jenuh dan tak percaya lagi pada tokoh-tokoh tua yang bercokol di partai politik (parpol). Sejumlah nama tokoh baru dengan berbagai latar belakang pun bermuculan dan dijagokan untuk menjadi capres alternatif pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Salah satunya, Budi Susilo Soepandji, adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji yang saat ini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Sosok Budi memang tak dikenal luas seperti Puan Maharani, Anas Urbaningrum atau Hatta Radjasa, namun dia dianggap layak menjadi capres alternatif karena latarbelakang akademisnya dan juga merupakan tokoh yang tergolong fresh serta jauh dari perangkap kasus korupsi. Budi sendiri memang bukan tokoh yang doyan banyak bicara di depan forum atau di media massa, sehingga tidak terlalu menonjol. Tapi soal kemampuan memimpin dan intelektualitas, mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini jelas tidak diragukan lagi.
Meski mengaku tak tahu banyak tentang Budi Susilo Soepandji, sejumlah kalangan masyarakat mengenal Budi sebagai Gubernur Lemhanas. Tak sedikit kalangan masyarakat yang menilai sosok Budi layak untuk dimajukan sebagai capres alternatif oleh parpol besar. Sebab dengan pengalamannya di lembaga pendidikan dan pemerintahan, Budi diharapkan memiliki konsep dan solusi untuk menyelesaikan beragam permasalahan bangsa jika kelak dipercaya menjadi Presiden, atau setidaknya menjabat Wakil Presiden.
"Saya tahu sosok pak Budi di Lemhanas, dan beliau juga pernah menjabat Dekan Fakultas Teknik UI. Saya kira dia layak dimajukan sebagai capres alternatif di 2014. Memang sekarang ini sangat wajar jika parpol besar memberikan kesempatan pada tokoh baru jadi capres. Jangan tokoh lama lagi, karena pasti ada bau kasus korupsi. Parpol harus berpikir untuk rakyat, jangan salah pilih figur capres. Kalau Budi Susilo dimajukan, saya kira cukup ideal ya untuk menjadi pemimpin nasional mendatang," Direktur Pusat Studi Informasi Pembangunan dan Masyarakat (P-Sigma) H.Aminuddin kepada LINGKAR JABAR, kemarin.
Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia, Dawak Faturrahman. Dia menyebutkan sosok Budi Susilo Soepandji jauh dari perkara korupsi, dan tidak pernah bertindak atau melontarkan pernyataan yang kontroversial selama menjabat Gubernur Lemhanas sampai sekarang. "Wacana capres alternatif kan bergulir karena masyarakat sudah jenuh dengan kebohongan dan perilaku memalukan elit politik, terutama tokoh lama yang tak pernah bisa menuntaskan masalah korupsi. Nah, semoga saja Budi Soepandji mau peduli akan persoalan bangsa dan negaranya saat ini dengan maju sebagai capres atau cawapres," kata Dawak.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Freddy PH Pasaribu, menyebutkan, sosok Budi Susilo Soepandji yang saat ini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai salah satu tokoh terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Alasannya, Selain lebih fresh dan bebas perangkap korupsi, Budi Soepandji juga dinilai memiliki kapasitas sebagai pemimpin nasional dengan latarbelakang akademisnya.
"Keunggulan lainnya, Budi Soepandji bukanlah seorang politisi yang dimata masyarakat citranya sangat terpuruk. Budi adalah tokoh intelektual sekaligus konseptor seperti figur Pak Boediono (Wakil Presiden, Red). Apalagi, Budi berasal dari keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan. Kakaknya adalah Hendarman Soepandji--mantan Jaksa Agung dan Hendardji Soepandji yang adalah eks Komandan Puspom TNI. Jadi track record Budi Soepandji sangat meyakinkan," ucap Freddy.
Seperti diketahui, Budi Susilo Soepandji, dilantik menjadi Gubernur Lemhannas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Februari 2011 lalu, berdasarkan Keppres No.128/P/2010, 1 Desember 2010. Di dalam Lembaga tersebut, Budi Susilo mengemban amanah Presiden SBY untuk memproyeksikan Lemhannas menjadi "Think Tank" negara berkelas dunia. Selain bertanggung jawab dalam melakukan kajian mendalam tentang Geostrategi dan Geopolitik Republik Indonesia, Budi Soepandji juga harus bertanggung jawab melakukan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional yang meliputi para akademisi, birokrat, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat serta TNI/ POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. CPS
Sosok Budi memang tak dikenal luas seperti Puan Maharani, Anas Urbaningrum atau Hatta Radjasa, namun dia dianggap layak menjadi capres alternatif karena latarbelakang akademisnya dan juga merupakan tokoh yang tergolong fresh serta jauh dari perangkap kasus korupsi. Budi sendiri memang bukan tokoh yang doyan banyak bicara di depan forum atau di media massa, sehingga tidak terlalu menonjol. Tapi soal kemampuan memimpin dan intelektualitas, mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini jelas tidak diragukan lagi.
Meski mengaku tak tahu banyak tentang Budi Susilo Soepandji, sejumlah kalangan masyarakat mengenal Budi sebagai Gubernur Lemhanas. Tak sedikit kalangan masyarakat yang menilai sosok Budi layak untuk dimajukan sebagai capres alternatif oleh parpol besar. Sebab dengan pengalamannya di lembaga pendidikan dan pemerintahan, Budi diharapkan memiliki konsep dan solusi untuk menyelesaikan beragam permasalahan bangsa jika kelak dipercaya menjadi Presiden, atau setidaknya menjabat Wakil Presiden.
"Saya tahu sosok pak Budi di Lemhanas, dan beliau juga pernah menjabat Dekan Fakultas Teknik UI. Saya kira dia layak dimajukan sebagai capres alternatif di 2014. Memang sekarang ini sangat wajar jika parpol besar memberikan kesempatan pada tokoh baru jadi capres. Jangan tokoh lama lagi, karena pasti ada bau kasus korupsi. Parpol harus berpikir untuk rakyat, jangan salah pilih figur capres. Kalau Budi Susilo dimajukan, saya kira cukup ideal ya untuk menjadi pemimpin nasional mendatang," Direktur Pusat Studi Informasi Pembangunan dan Masyarakat (P-Sigma) H.Aminuddin kepada LINGKAR JABAR, kemarin.
Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia, Dawak Faturrahman. Dia menyebutkan sosok Budi Susilo Soepandji jauh dari perkara korupsi, dan tidak pernah bertindak atau melontarkan pernyataan yang kontroversial selama menjabat Gubernur Lemhanas sampai sekarang. "Wacana capres alternatif kan bergulir karena masyarakat sudah jenuh dengan kebohongan dan perilaku memalukan elit politik, terutama tokoh lama yang tak pernah bisa menuntaskan masalah korupsi. Nah, semoga saja Budi Soepandji mau peduli akan persoalan bangsa dan negaranya saat ini dengan maju sebagai capres atau cawapres," kata Dawak.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Freddy PH Pasaribu, menyebutkan, sosok Budi Susilo Soepandji yang saat ini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai salah satu tokoh terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Alasannya, Selain lebih fresh dan bebas perangkap korupsi, Budi Soepandji juga dinilai memiliki kapasitas sebagai pemimpin nasional dengan latarbelakang akademisnya.
"Keunggulan lainnya, Budi Soepandji bukanlah seorang politisi yang dimata masyarakat citranya sangat terpuruk. Budi adalah tokoh intelektual sekaligus konseptor seperti figur Pak Boediono (Wakil Presiden, Red). Apalagi, Budi berasal dari keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan. Kakaknya adalah Hendarman Soepandji--mantan Jaksa Agung dan Hendardji Soepandji yang adalah eks Komandan Puspom TNI. Jadi track record Budi Soepandji sangat meyakinkan," ucap Freddy.
Seperti diketahui, Budi Susilo Soepandji, dilantik menjadi Gubernur Lemhannas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Februari 2011 lalu, berdasarkan Keppres No.128/P/2010, 1 Desember 2010. Di dalam Lembaga tersebut, Budi Susilo mengemban amanah Presiden SBY untuk memproyeksikan Lemhannas menjadi "Think Tank" negara berkelas dunia. Selain bertanggung jawab dalam melakukan kajian mendalam tentang Geostrategi dan Geopolitik Republik Indonesia, Budi Soepandji juga harus bertanggung jawab melakukan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional yang meliputi para akademisi, birokrat, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat serta TNI/ POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. CPS
No comments:
Post a Comment